Kota Mungkid, kpukabmagelang.com._  Dalam menyikapi pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) anggota Korpri atau PNS dihimbau untuk tetap proporsional dan menjaga netralitasnya. Hal itu disampaikan Bupati Singgih Sanyoto ketika membacakan sambutan Presiden RI dalam upacara Peringatan Hari Korpri ke- 40 di Halaman Pemda Magelang, Selasa (29/11). Upacara diikuti seluruh anggota Korpri di lingkutan Sekretariat Kabupaten Magelang termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang.

Lebih lanjut dikatakan, anggota Korpri sudah semestinya mampu bertindak profesional dan proporsional, serta tetap memegang teguh sikap netralitas. Sudah sepatutnya pula, aparat pemerintah mampu menghindari praktik politik praktis. Presiden dalam sambutannya juga mengharapkan keberpihakan dan loyalitas para abdi negara itu tegak lurus hanya kepada bangsa dan negara.

Adapun manisfestasi sikap tersebut melalui pengabdian yang penuh tanggung jawab dan disiplin tinggi dalam menjalankan tugas, tidak mengecewakan rakyat, dan menjadikan langkah pengabdian itu sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tak hanya itu, kritik dari masyarakat hendaknya tetap disikapi secara sehat, responsif dan konstruktif untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik kedepan dalam membangun budaya bikrokrasi yang kredibel dan akuntabel , sehingga  terwujud tata pemerintahan yang baik.

Jalannya upacara peringatan HUT Korpri  berjalan lancar dan khidmat meski dibawah terik matahari. Rangkaian peringatan Hari Korpri di Kabupaten Magelang juga dimeriahkan dengan kegiatan senam aerobik masal, pameran kerajinan dan makanan khas Magelang dan juga aksi sosial donor darah jajaran korp abdi negara bekerjasama dengan PMI Kabupaten Magelang. (***/RED)

MUNTILAN,kpukabmagelang.com_ Bagaimana generasi muda berperan untuk kemajuan bangsanya?. Salah satunya adalah menggunakan hak pilihnya secara benar  ketika memilih pemimpin bangsa  pada saat pemilihan umum,baik itu pemilihan kepala daerah,pemilu legislative maupun pemilu presiden. “ Kalian sebagai generasi penerus , harus menjadi pemilih cerdas, jangan hanya jadi golput versi baru, yakni golongan penerima uang tunai, memilih hanya karena diberi imbalan uang”, tegas Komisioner KPU kabupaten Magelang ,M. Ali Wafa, M.Kom, didepan peserta Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pelaksanaan Pemilu Bagi Pemilih Pemula di Aula Madarasah Aliyah (MA) Al Iman Muntilan, Kamis (28/7) . Kegiatan ini diikuti seluruh siswa kelas XII sekolah setempat.

Menurut  Ali Wafa, bermula dari pemimpin bangsa hasil money politics inilah kebobrokan bangsa ini berawal. “Bagaimana tidak, ketika kita memilih pemimpin kita berdasarkan uang yang kita terima, maka yang terjadi adalah korupsi dimana-mana. Pemimpin sibuk mengembalikan modal dengan menggerogoti  uang negara. Maka jangan heran ketika APBN bukan lagi kepanjangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melainkan Anggaran Pendapatan Buat Nazarudin”, papar  pria yang juga Dosen STISNU Subhanul Wathon Magelang ini.

Tindakan money politics, tukas Ali Wafa, memang suatu hal yang rumit untuk diurai. Tindakan ini diakui atau tidak terjadi karena dua pihak sama-sama mau. Masyarakat atau penerima uang tidak mungkin menerima kalau tidak ada yang memberi, sementara pemberi uang tidak akan serta merta memberi uang tanpa pamrih meraup suara dari masyarakat.Tak heran, bila saat pemilu banyak idiom menyesatkan dikalangan masyarakat ,seperti  tak ada uang, tidak nyoblos. “Disinilah, peran pemuda, salah satunya pemilih pemula, agar mampu mengikis aksi money politics dengan cara memilih secara cerdas tanpa imbalan apapun”, katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Magelang, Janarto, SH, turut menegaskan pentingnya generasi muda menjadi pemilih cerdas. Mampu menilai calon pemimpin bangsa melalui visi dan misi mereka saat kampanye pada waktu tahapan sebuah pemilu itu digelar.

Sementara itu saat menjawab pertanyaan salah seorang siswa peserta sosialisasi mengenai sejauh mana tindakan KPU melihat aksi money politic peserta pemilu, Janarto  mengatakan KPU tidak dapat mengadili mereka yang diduga melakukan money politics. “Tuduhan money politics juga harus ada bukti sehingga bisa dikategorikan sebagai fakta hukum, untuk selanjutnya diproses di Mahkamah Konstitusi, selaku lembaga negara yang khusus menangani sengketa pemilu”, jawabnya.

Sebagaimana diketahui, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pelaksanaan Pemilu Bagi Pemilih Pemula itu ini digelar  KPU Kabupaten Magelang, mulai 18 – 28 Juli 2011. Tahun ini KPU mengfokuskan kepada pemilih pemula atau siswa sekolah menengah atas dibawah kementerian agama atau madrasah aliyah khususnya kelas XII.(red/***)

Kota Mungkid, kpukabmagelang.com_ Komisioner KPU Kabupaten Magelang  Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih , Ma’mun Rakhmatullah, SAg, menjelaskan sebagai lembaga penyelenggara pemilu, pihaknya terus berupaya menginformasikan segala informasi tentang kepemiluan kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui program kerja sosialisasi pendidikan pemilih dan pelaksanaan pemilu bagi pemilih pemula.

Tahun 2011 ini, KPU Kabupaten Magelang mengfokuskan  pada pemilih pemula khususnya yang saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah atas di bawah kementerian agama  atau madrasah aliyah  di wilayah Kabupaten Magelang.

Siswa-siswi madarasah aliyah yang duduk di kelas XII  diperkirakan pada tahun 2013 nanti sudah memiliki dan menggunakan hak pilihnya, baik pada  pemilu kepala daerah , pemilu legislative maupun pemilu presiden.

Pelaksanaan sosialisasi ini dijadwalkan mulai tanggal 18 – 28 Juli 2011. ada empat tim yang bertugas selama pelaksanaan sosialisasi.Setiap harinya ada dua (2) tim dari Sekretariat KPU Kabupaten Magelang  yang akan mendatangi sekolah tujuan. Terdapat 16 Madrasah Aliyah  yang  menjadi sasaran sosialisasi pendidikan pemilih tahun ini. “Tahun ini kami sengaja memilih  madarasah aliyah, karena pada tahun 2010 lalu, kami sudah melakukan sosialisasi serupa di sekolah menengah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional”, pungkasnya. (red/***)  

Kota Mungkid,kpukabmagelang.com_ Budaya politik yang hidup dan berkembang di masyarakat saat ini mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam setiap pemilihan umum, baik itu pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

“Ada 3 tipologi budaya politik lokal, yakni parokial, kawula(subyek) dan budaya politik partisipan “, ungkap Kanthi Pamungkas Sari, Dosen UMM  yang merupakan salah satu pemateri dalam kegiatan Workshop Partisipasi Pemilih di Kabupaten Magelang, Rabu (15/12).

Workshop sehari yang digelar KPU Kabupaten Magelang dalam rangka pematangan materi pemilu untuk seluruh stake holder pemilu di Kabupaten Magelang itu juga menghadirkan pembicara lain, Nuswantoro Dwiwarno, Anggota KPU Propinsi Jawa Tengah,  digelar di Hotel Ning Tidar Magelang.

Menurut Kanthi, partisipasi pemilih khususnya di Kabupaten Magelang juga dipengaruhi 3 budaya politik lokal ini, meski secara riil hingga saat ini budaya politik yang ada di Kabupaten Magelang belum pernah dipetakan.

Budaya politik itu sendiri merupakan cerminan sikap dan peranan khas warga masyarakat terhadap sistem politik. Ia merupakan rangkaian kepercayaan, kebiasaan dan perilaku kehidupan politik.

Hakikat budaya politik merupakan lingkungan psikologis tempat kegiatan kegiatan politik berlangsung , memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima sejumlah nilai dan norma lainnya.

Budaya politik lokal yang ada saat ini masih didominasi  sifat parokial di satu sisi, dan kawula subyek disisi lain. Hal ini terjadi karena adanya pengalaman politik masyarakat di masa lalu, seperti feodalisme dan patrimonialisme.

Sementara budaya politik partisipan hanya dimiliki sebagian kecil elite dan masyarakat. Kondisi ini ditopang kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan atau pengetahuan yang relatif sudah tinggi.

Sementara itu, Nuswantoro Dwiwarno, anggota KPU Propinsi Jawa Tengah lebih menyoroti permasalahan  tingkat partisipasi pemilih dalam  pemilu karena beberapa kendala seperti tidak akuratnya  Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4), tidak adanya pendidikan politik dari partai politik peserta pemilu, serta adanya pemilih yang masih memiliki perilaku praktis (money politics, politic transacsional), dan juga permasalahan klise lainnya seperti masih adanya masyarakat yang apatis terhadap keberadaan pemilu.

Permasalahan itu sepertinya terus terjadi pada setiap kali penyelenggaran pemilu di Indonesia, sehingga secara umum mempengaruhi prosentase tingkat partisipasi .

“ Kasus yang  jamak terjadi setiap kali pemilu adalah masalah DPT, mulai dari warga yang tidak tercantum dalam  dalam daftar pemilih, hingga kurangnya informasi mengenai teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga memberi imbas langsung pada tingkat partisipasi pemilih yang ada “, Tandas pria yang juga salah satu staf pengajar di Universitas Diponegoro Semarang ini. (***)