Kota Mungkid,kpukabmagelang.com_ Budaya politik yang hidup dan berkembang di masyarakat saat ini mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam setiap pemilihan umum, baik itu pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

“Ada 3 tipologi budaya politik lokal, yakni parokial, kawula(subyek) dan budaya politik partisipan “, ungkap Kanthi Pamungkas Sari, Dosen UMM  yang merupakan salah satu pemateri dalam kegiatan Workshop Partisipasi Pemilih di Kabupaten Magelang, Rabu (15/12).

Workshop sehari yang digelar KPU Kabupaten Magelang dalam rangka pematangan materi pemilu untuk seluruh stake holder pemilu di Kabupaten Magelang itu juga menghadirkan pembicara lain, Nuswantoro Dwiwarno, Anggota KPU Propinsi Jawa Tengah,  digelar di Hotel Ning Tidar Magelang.

Menurut Kanthi, partisipasi pemilih khususnya di Kabupaten Magelang juga dipengaruhi 3 budaya politik lokal ini, meski secara riil hingga saat ini budaya politik yang ada di Kabupaten Magelang belum pernah dipetakan.

Budaya politik itu sendiri merupakan cerminan sikap dan peranan khas warga masyarakat terhadap sistem politik. Ia merupakan rangkaian kepercayaan, kebiasaan dan perilaku kehidupan politik.

Hakikat budaya politik merupakan lingkungan psikologis tempat kegiatan kegiatan politik berlangsung , memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima sejumlah nilai dan norma lainnya.

Budaya politik lokal yang ada saat ini masih didominasi  sifat parokial di satu sisi, dan kawula subyek disisi lain. Hal ini terjadi karena adanya pengalaman politik masyarakat di masa lalu, seperti feodalisme dan patrimonialisme.

Sementara budaya politik partisipan hanya dimiliki sebagian kecil elite dan masyarakat. Kondisi ini ditopang kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan atau pengetahuan yang relatif sudah tinggi.

Sementara itu, Nuswantoro Dwiwarno, anggota KPU Propinsi Jawa Tengah lebih menyoroti permasalahan  tingkat partisipasi pemilih dalam  pemilu karena beberapa kendala seperti tidak akuratnya  Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4), tidak adanya pendidikan politik dari partai politik peserta pemilu, serta adanya pemilih yang masih memiliki perilaku praktis (money politics, politic transacsional), dan juga permasalahan klise lainnya seperti masih adanya masyarakat yang apatis terhadap keberadaan pemilu.

Permasalahan itu sepertinya terus terjadi pada setiap kali penyelenggaran pemilu di Indonesia, sehingga secara umum mempengaruhi prosentase tingkat partisipasi .

“ Kasus yang  jamak terjadi setiap kali pemilu adalah masalah DPT, mulai dari warga yang tidak tercantum dalam  dalam daftar pemilih, hingga kurangnya informasi mengenai teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga memberi imbas langsung pada tingkat partisipasi pemilih yang ada “, Tandas pria yang juga salah satu staf pengajar di Universitas Diponegoro Semarang ini. (***)