MUNTILAN,kpukabmagelang.com_ Bagaimana generasi muda berperan untuk kemajuan bangsanya?. Salah satunya adalah menggunakan hak pilihnya secara benar  ketika memilih pemimpin bangsa  pada saat pemilihan umum,baik itu pemilihan kepala daerah,pemilu legislative maupun pemilu presiden. “ Kalian sebagai generasi penerus , harus menjadi pemilih cerdas, jangan hanya jadi golput versi baru, yakni golongan penerima uang tunai, memilih hanya karena diberi imbalan uang”, tegas Komisioner KPU kabupaten Magelang ,M. Ali Wafa, M.Kom, didepan peserta Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pelaksanaan Pemilu Bagi Pemilih Pemula di Aula Madarasah Aliyah (MA) Al Iman Muntilan, Kamis (28/7) . Kegiatan ini diikuti seluruh siswa kelas XII sekolah setempat.

Menurut  Ali Wafa, bermula dari pemimpin bangsa hasil money politics inilah kebobrokan bangsa ini berawal. “Bagaimana tidak, ketika kita memilih pemimpin kita berdasarkan uang yang kita terima, maka yang terjadi adalah korupsi dimana-mana. Pemimpin sibuk mengembalikan modal dengan menggerogoti  uang negara. Maka jangan heran ketika APBN bukan lagi kepanjangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melainkan Anggaran Pendapatan Buat Nazarudin”, papar  pria yang juga Dosen STISNU Subhanul Wathon Magelang ini.

Tindakan money politics, tukas Ali Wafa, memang suatu hal yang rumit untuk diurai. Tindakan ini diakui atau tidak terjadi karena dua pihak sama-sama mau. Masyarakat atau penerima uang tidak mungkin menerima kalau tidak ada yang memberi, sementara pemberi uang tidak akan serta merta memberi uang tanpa pamrih meraup suara dari masyarakat.Tak heran, bila saat pemilu banyak idiom menyesatkan dikalangan masyarakat ,seperti  tak ada uang, tidak nyoblos. “Disinilah, peran pemuda, salah satunya pemilih pemula, agar mampu mengikis aksi money politics dengan cara memilih secara cerdas tanpa imbalan apapun”, katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Magelang, Janarto, SH, turut menegaskan pentingnya generasi muda menjadi pemilih cerdas. Mampu menilai calon pemimpin bangsa melalui visi dan misi mereka saat kampanye pada waktu tahapan sebuah pemilu itu digelar.

Sementara itu saat menjawab pertanyaan salah seorang siswa peserta sosialisasi mengenai sejauh mana tindakan KPU melihat aksi money politic peserta pemilu, Janarto  mengatakan KPU tidak dapat mengadili mereka yang diduga melakukan money politics. “Tuduhan money politics juga harus ada bukti sehingga bisa dikategorikan sebagai fakta hukum, untuk selanjutnya diproses di Mahkamah Konstitusi, selaku lembaga negara yang khusus menangani sengketa pemilu”, jawabnya.

Sebagaimana diketahui, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pelaksanaan Pemilu Bagi Pemilih Pemula itu ini digelar  KPU Kabupaten Magelang, mulai 18 – 28 Juli 2011. Tahun ini KPU mengfokuskan kepada pemilih pemula atau siswa sekolah menengah atas dibawah kementerian agama atau madrasah aliyah khususnya kelas XII.(red/***)